Rencana Aksi Buruh yang Dihentikan, Diganti dengan Pertemuan Langsung di DPR
Pada tanggal 30 September 2025, rencana aksi buruh di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, tidak jadi dilaksanakan. Sebagai alternatif, pimpinan DPR RI akan menerima langsung delegasi dari Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) untuk menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia.
Keputusan ini disampaikan oleh Partai Buruh dan KSP-PB melalui siaran pers yang diterima oleh media. Delegasi sebanyak 50 orang akan bertemu dengan pimpinan DPR RI pada pukul 12.00 WIB. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut akan menjadi momen penting dalam penyampaian aspirasi buruh.
“Delegasi 50 orang perwakilan KSP-PB pada tanggal 30 September 2025 jam 12.00 WIB akan diterima oleh pimpinan DPR dalam rangka menyerahkan draft RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia,” ujarnya.
Struktur Koalisi KSP-PB yang Luas
KSP-PB merupakan koalisi besar yang terdiri dari 73 elemen gerakan buruh. Struktur organisasi ini mencakup Partai Buruh, empat konfederasi serikat buruh terbesar, 59 federasi serikat pekerja tingkat nasional, serta sembilan organisasi kerakyatan. Anggota konsorsium ini berasal dari berbagai sektor industri seperti otomotif, elektronik, logam dasar, kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, farmasi, semen, percetakan, perkebunan, transportasi, awak kapal, buruh pelabuhan, tenaga medis, guru, dosen, pekerja kampus, buruh digital platform, konten kreator, dan lainnya.
Isi Draft RUU Ketenagakerjaan Versi Buruh
Draft RUU Ketenagakerjaan versi buruh disusun dalam tiga bagian utama:
-
Prinsip-prinsip Penyusunan RUU
Bagian pertama menguraikan prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan RUU secara formil maupun materiil. Hal ini mencakup aspek hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar para pekerja. -
Perlindungan bagi Berbagai Sektor Buruh
Bagian kedua menjelaskan pokok-pokok pikiran tentang perlindungan bagi seluruh buruh, termasuk buruh manufaktur, buruh digital platform, tenaga medis, awak kapal, tenaga pendidik, buruh BUMN, pekerja honorer, buruh migran, hingga gig workers. Tujuannya adalah memastikan semua jenis pekerja mendapatkan perlindungan yang setara dan adil. -
Draft Sandingan RUU
Bagian ketiga berisi draft sandingan berupa norma hukum atau pasal-pasal RUU Ketenagakerjaan versi buruh yang disusun oleh Tim KSP-PB. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam proses revisi RUU di DPR.
Konferensi Pers Sebelum Pertemuan dengan DPR
Sebelum bertemu dengan pimpinan DPR, KSP-PB juga akan menggelar konferensi pers di depan gerbang DPR RI pada pukul 10.15 WIB. Konferensi pers ini akan diwakili oleh 10 pimpinan KSP-PB sebelum delegasi memasuki ruang Komisi V DPR RI.
Dengan pertemuan langsung antara delegasi KSP-PB dan pimpinan DPR, KSP-PB berharap aspirasi buruh dapat tersampaikan secara resmi tanpa perlu menggelar aksi demonstrasi di jalan. Mereka yakin bahwa dialog yang lebih efektif dan terstruktur akan memberikan hasil yang lebih baik bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Posting Komentar