Menteri Keuangan Mengungkap Masalah dalam Proses Pengajuan PKP
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti laporan masyarakat yang masuk melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya. Dalam laporan yang ia bacakan secara langsung, terungkap adanya dugaan praktik tidak semestinya dalam proses pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Karawang, Jawa Barat. Pelapor yang mengaku sebagai manajemen sebuah perusahaan jasa menyebut dirinya mengalami kesulitan ketika hendak mengurus pembuatan PKP.
Alih-alih mendapat pelayanan yang sesuai prosedur, ia justru diarahkan untuk menggunakan jasa “orang dalam” dengan imbalan uang sebesar Rp10 juta agar urusannya cepat selesai. Purbaya membacakan laporan tersebut dan menegaskan bahwa akan mengusut pengaduan tersebut. Ia segera memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti kasus tersebut dan memastikan penanganan dilakukan oleh tim independen.
Langkah cepat yang diambil Menkeu ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas praktik percaloan dan pungutan liar di lingkungan pelayanan publik, khususnya di sektor perpajakan yang selama ini rawan disalahgunakan. Tim yang ditunjuk adalah Inspektorat Jenderal dengan orang-orang yang di sana, bukan dari instansi pajak sendiri.
Kritik Terhadap Kualitas Proyek Coretax
Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkap kekecewaannya terkait proyek sistem pajak nasional Coretax yang sering mengalami kendala alias error. Dalam pernyataannya, Purbaya menyoroti kualitas kode pemrograman (coding) yang dinilai tidak layak untuk proyek sebesar itu. Proyek yang menelan dana triliunan rupiah itu diketahui dikerjakan oleh konsorsium LG CNS–Qualysoft.
Di balik megahnya nilai proyek, Purbaya menilai kualitas pengerjaan sistem tersebut jauh dari standar profesional yang diharapkan. Ia mengungkapkan bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan perusahaan sekaliber LG sangat payah. Hal ini tampak dari programmer yang ditugaskan dalam pengerjaan sistem Coretax. "Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya Indonesia sering dikibuli asing," ungkap Purbaya.
Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, "wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA", kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. Ia menilai, berbagai gangguan yang sering dialami pengguna merupakan bukti bahwa pengerjaan sistem dilakukan tanpa standar profesional yang memadai.
Dampak Serius pada Performa Sistem Perpajakan Nasional
Pembangunan sistem Coretax telah menimbulkan dampak serius terhadap performa sistem perpajakan nasional. Sistem ini sering mengalami error dan gangguan teknis berulang, bahkan setelah dilakukan sejumlah perbaikan. Hal ini menyebabkan penundaan pada sejumlah layanan digital perpajakan yang seharusnya berjalan otomatis.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyoroti target penyelesaian proyek yang terus meleset dari jadwal. Ia mengungkap, salah satu penyebab keterlambatan adalah ketidakmampuan pihak LG dalam menyelesaikan bagian sistem yang menjadi tanggung jawabnya. "Sesuai dengan target awal kita ya, target awal anak buah saya sih, karena depan bisa diberesin, tengah bisa diberesin, yang di bawah yang di LG enggak bisa," kata Purbaya menegaskan.
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa struktur kerja dalam proyek Coretax tidak berjalan selaras antara tim pelaksana utama dengan pihak subkontraktor luar negeri. Sejak awal, proyek digitalisasi sistem pajak Coretax disebut sebagai tulang punggung reformasi teknologi perpajakan Indonesia. Namun, berbagai kendala yang muncul justru menimbulkan keraguan terhadap kompetensi pelaksana proyek.
Posting Komentar