BROKERJA.COM.CO.ID,JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mengecam kebijakan Azerbaijan yang melarang penggunaan hijab di lingkungan pendidikan. Dia mendesak Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev mencabut aturan tersebut karena dinilai melanggar hak perempuan untuk menjalankan ajaran agama, memperoleh pendidikan, dan mengajar.
Anwar menyampaikan kritik tersebut melalui surat terbuka kepada Presiden Azerbaijan. Dia menyoroti penerapan kebijakan sekularisme yang membuat siswi berjilbab dilarang masuk kelas dan guru perempuan diminta mundur karena mengenakan hijab.
“Untuk itu kami mendesak Presiden Azerbaijan agar mencabut kebijakan tersebut dan menghormati serta mengembalikan hak-hak dari siswi dan guru untuk memakai hijab tanpa harus kehilangan hak mereka untuk belajar dan mengajar,” ujar Anwar kepada BROKERJA.COM, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Anwar, kebijakan tersebut bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan hak memperoleh pendidikan. Dia menilai, penggunaan hijab tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghalangi perempuan mengenyam pendidikan maupun menjalankan profesinya sebagai guru.
Anwar menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan. Dia menyebut sikap tersebut sebagai bagian dari kewajiban kemanusiaan universal untuk membela hak anak dan guru dalam menjalankan keyakinan agama mereka.
“Kami tidak bermaksud untuk mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan, tapi kami hanya menjalankan kewajiban kemanusiaan universal,”tegas dia.
Terkait risiko aturan tersebut terhadap mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Azerbaijan, Anwar menyarankan agar umat Islam mempertimbangkan tempat belajar yang memungkinkan mereka menjalankan ajaran agama dengan baik.
“Bagi orang yang beriman bila dia tidak bisa lagi melaksanakan ajaran agamanya dengan baik maka bumi Tuhan luas, pergi saja ke negara lain atau kembali ke tanah air untuk melanjutkan studinya,” kata Wakil Ketua Umum MUI ini.
Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran mengenai dampak pembatasan hijab terhadap pelajar dan mahasiswa Muslim, termasuk warga negara Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di negara tersebut.
Sebelumnya, seorang mahasiswa Indonesia di Baku, Azerbaijan, menyampaikan kepada BROKERJA.COM bahwa kebijakan pelarangan hijab di sekolah-sekolah di negara itu telah direncanakan sejak lama. Menurut dia, penerapan aturan tersebut mulai disosialisasikan kepada orang tua siswa pada September 2026.
“Baru pada 20 September 2026 kemarin sekolah-sekolah mengumpulkan orang tua para siswa untuk penerapan aturan itu,” kata mahasiswa tersebut saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Dia menjelaskan, tahun ajaran baru di Azerbaijan dimulai pada 15 September 2026. Sejak saat itu, siswi yang datang ke kelas mengenakan hijab disebut diminta melepas jilbab atau meninggalkan kelas.“Pilihannya cuma ada dua mengikuti aturan (menanggalkan jilbab), atau mereka tidak sekolah,” ujar sumber tersebut.
Menurut dia, larangan itu juga berlaku bagi guru perempuan. Kondisi tersebut membuat penolakan terhadap aturan itu sulit dilakukan di lingkungan sekolah karena tenaga pendidik turut terikat kebijakan yang sama.“Aturan itu juga berlaku untuk guru-gurunya juga,” katanya.
Sumber tersebut menyebut, larangan penggunaan hijab saat ini berlaku di sekolah negeri, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sejumlah orang tua yang keberatan dengan kebijakan tersebut, menurut dia, menghadapi pilihan untuk tetap menyekolahkan anak tanpa hijab atau memindahkan mereka ke sekolah swasta.
“Kalau yang berasal dari keluarga yang dia memiliki uang, dia akan memindahkan putrinya untuk ke sekolah swasta,” ujar sumber tersebut.
Dia juga mengkhawatirkan pembatasan serupa dapat meluas ke sekolah swasta dan perguruan tinggi. Namun, dugaan perluasan kebijakan tersebut masih merupakan kekhawatiran yang disampaikan sumber BROKERJA.COM dan belum dapat dipastikan sebagai kebijakan yang telah berlaku di seluruh institusi pendidikan.
Azerbaijan merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Menurut sumber mahasiswa Indonesia tersebut, sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan beragama Islam, dengan komposisi yang dia perkirakan sekitar 80 persen Syiah dan 20 persen Sunni.
Meski demikian, Azerbaijan menerapkan sistem pemerintahan sekuler. Di bawah kepemimpinan Presiden Ilham Aliyev, persoalan penerapan aturan berpakaian di lingkungan pendidikan kini menjadi perhatian karena bersinggungan dengan kebebasan beragama dan hak warga untuk memperoleh pendidikan.
Posting Komentar