Pentingnya Penerapan Prinsip HAM dalam Bisnis Aqua
Pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, sebuah rapat koordinasi yang bertema "Implementasi Bisnis dan HAM" digelar di Hotel Grand Tebu, Bandung. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting seperti Ibu Siti Fajar Ningrum, Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, serta Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ibu Lusi Lesminingwati. Acara ini juga diikuti oleh para pimpinan dan perwakilan pelaku usaha di Jawa Barat yang mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi PRISMA dirangkaikan dengan Audiensi Evaluasi Laporan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa bisnis Aqua, sebagai salah satu sektor usaha air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan produksinya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Ia menekankan bahwa setiap proses bisnis dari pengambilan sumber air hingga relasi dengan masyarakat sekitar harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Kakanwil menegaskan bahwa penerapan prinsip HAM dalam dunia usaha tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan moral, tetapi juga strategi keberlanjutan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan reputasi perusahaan. Ia mendorong agar bisnis Aqua terus memperkuat komitmennya terhadap penghormatan HAM dengan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Ia juga menilai bahwa keberhasilan bisnis Aqua dalam menjaga keseimbangan antara profit dan kepedulian terhadap masyarakat harus dapat diimplementasikan sehingga dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain di Jawa Barat untuk menerapkan konsep bisnis berkelanjutan yang menghormati HAM.
Pengenalan Aplikasi PRISMA: Langkah Digital untuk Tata Kelola Bisnis Berbasis HAM
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil memperkenalkan Aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM), sebuah inovasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian HAM untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran HAM di sektor bisnis. Melalui aplikasi ini, pelaku usaha dapat melakukan self-assessment terhadap berbagai aspek yang terkait dengan HAM — termasuk hubungan kerja, lingkungan hidup, serta interaksi sosial dengan masyarakat.
PRISMA dirancang agar pelaku usaha dapat secara mandiri menilai dan memperbaiki praktik bisnis mereka. Digitalisasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola bisnis yang transparan, adil, dan menghormati HAM. Para peserta, termasuk perwakilan dari bisnis Aqua, turut mengikuti Bimbingan Teknis PRISMA dan memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang mempermudah penerapan prinsip HAM melalui platform digital.
Ibu Siti Fajar Ningrum, Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, sekaligus Ketua Rombongan Tim Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia RI, turut memberikan sambutan dan memperkenalkan pentingnya Aplikasi PRISMA bagi para pelaku usaha. Beliau menjelaskan bahwa PRISMA merupakan salah satu instrumen penting yang dikembangkan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membantu dunia usaha menilai potensi risiko pelanggaran HAM di dalam kegiatan bisnis mereka.
PRISMA hadir sebagai alat bantu yang sangat penting agar pelaku usaha dapat memahami, mengidentifikasi, dan memitigasi risiko pelanggaran HAM dalam setiap aspek operasional bisnis. Aplikasi ini mendorong perusahaan untuk membangun tata kelola yang bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat. Ibu Siti juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kemenham Jawa Barat atas inisiatif dan peran aktifnya dalam memperkenalkan serta mensosialisasikan Aplikasi PRISMA kepada para pelaku usaha di daerah.
Beliau berharap agar seluruh pelaku usaha di Jawa Barat dapat memanfaatkan PRISMA sebagai panduan dalam menciptakan praktik bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.
Posting Komentar