
Langkah Strategis untuk Mengatasi Tantangan Ekonomi Nasional
Beberapa ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mengusulkan "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi" sebagai langkah penting yang harus segera diambil pemerintah. Tujuan dari desakan ini adalah untuk menjawab tantangan perekonomian nasional yang semakin kompleks, serta memperhatikan isu-isu yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi publik yang berlangsung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM pada Jumat lalu. Dosen FEB UGM Sekar Utami Setiastuti menjelaskan secara rinci ketujuh poin utama dari desakan darurat ekonomi ini.
Poin-Poin Utama Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
-
Perbaiki Misalokasi Anggaran
Desakan pertama menekankan perlunya perbaikan secara menyeluruh terhadap misalokasi anggaran. Pemerintah diminta untuk menempatkan dana pada program yang proporsional dan pro-rakyat, sehingga bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. -
Kembalikan Independensi Institusi
Pentingnya mengembalikan independensi dan transparansi institusi penyelenggara negara menjadi fokus utama. Hal ini bertujuan agar lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja tanpa intervensi pihak tertentu, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan adil. -
Hentikan Dominasi Negara
Desakan ini menyoroti risiko dominasi negara yang bisa melemahkan perekonomian lokal. Keterlibatan BUMN, TNI, dan Polri yang terlalu besar dapat mengurangi peran UMKM dan swasta, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan untuk keseimbangan ekonomi. -
Dorong Deregulasi
Perlu adanya deregulasi kebijakan, penyederhanaan proses perizinan, serta pemangkasan birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. -
Prioritaskan Penanganan Ketimpangan
Penanganan ketimpangan dalam berbagai dimensi harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Ini penting untuk menciptakan kesetaraan dan memperkuat stabilitas sosial. -
Kembali ke Kebijakan Berbasis Bukti
Desakan ini menyarankan pengembalian kebijakan yang berbasis bukti dan proses teknokratis. Program populis yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal perlu dikurangi, dan kebijakan harus didasarkan pada data dan analisis yang mendalam. -
Tingkatkan Kualitas Institusi
Fokus pada peningkatan kualitas institusi melalui pembangunan kembali kepercayaan publik, perbaikan tata kelola demokrasi, serta pemberantasan praktik konflik kepentingan. Hal ini akan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dampak pada Produktivitas Anak Muda
Peneliti LPEM Universitas Indonesia Rizki Nauli Siregar menyoroti bahwa masalah-masalah ekonomi yang ada berdampak langsung pada rendahnya produktivitas anak muda. Menurutnya, lebih dari 25 persen anak muda di Indonesia tidak produktif, baik karena tidak bekerja maupun tidak sekolah, terutama perempuan.
Ia menilai kondisi ini disebabkan oleh misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi negara. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang lebih serius dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peluang kerja bagi generasi muda.
Momentum Refleksi untuk Tata Kelola Ekonomi Nasional
Dosen FEB UGM Elan Satriawan menambahkan bahwa tujuh desakan ini dapat menjadi momentum refleksi bagi semua pihak. Ia menekankan perlunya fondasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Posting Komentar