Kementerian Investasi Dorong Kerja Sama Perusahaan Besar dengan UMKM
Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengajak para pengusaha besar yang mendapatkan insentif fiskal maupun perpajakan dari pemerintah untuk lebih giat menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan P Roeslani, langkah ini mencakup perusahaan baik dalam maupun luar negeri yang menerima berbagai bentuk insentif seperti tax holiday, tax allowance, atau fasilitas pembebasan bea masuk.
Rosan menyampaikan bahwa kerja sama ini wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, terutama di tempat-tempat mereka melakukan operasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia serta memastikan keberlanjutan usaha UMKM.
Pada acara Forum Peningkatan Kompetensi UMKM di Jakarta, Rabu (21/8/2025), Rosan menegaskan pentingnya kolaborasi antara perusahaan besar dan pelaku UMKM. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah secara simbolis mencatat 10 kemitraan antara perusahaan dengan pelaku UMKM, dengan nilai mencapai Rp57,8 miliar.
Dari volume insentif fiskal yang diberikan, kerja sama antara UMKM dan perusahaan besar setiap tahun diprediksi mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan perusahaan besar.
Upaya Meningkatkan Kualitas SDM dan Akses Permodalan
Selain itu, Rosan menjelaskan bahwa BKPM juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Ini termasuk dukungan untuk pengusaha penyandang disabilitas.
Ia menekankan pentingnya inklusi pembiayaan bagi pelaku UMKM penyandang disabilitas, yang tidak hanya terbatas pada tingkat 10% hingga 20%, tetapi harus terus meningkat. Untuk itu, pihaknya mendorong bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas.
“Alhamdulillah, respons dari bank-bank Himbara sangat baik,” ujar Rosan.
Program Ekspor UMKM Menghasilkan Transaksi Besar
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi, mengungkapkan bahwa program penjajakan bisnis (business matching) ekspor produk UMKM telah mencatat transaksi senilai US$90,04 juta atau sekitar Rp1,46 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.256 per dolar AS) pada periode Januari—Juli 2025.
Transaksi ini terdiri dari pesanan pembelian (purchase order/PO) sebesar US$55,09 juta dan potensi transaksi sebesar US$34,95 juta selama tujuh bulan pertama tahun ini.
Program UMKM Bisa Ekspor telah berhasil membuka peluang ekspor yang signifikan bagi pelaku UMKM. Dengan adanya program ini, pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan lebih besar untuk menembus pasar internasional.
Potensi Ekspor yang Masih Terbuka Lebar
Fajarini menegaskan bahwa total transaksi business matching dalam program UMKM Bisa Ekspor telah melebihi angka US$90 juta. Ini menunjukkan bahwa ekspor UMKM semakin diminati oleh pasar luar negeri.
Dengan adanya bantuan dan fasilitasi dari pemerintah, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih percaya diri dan mampu bersaing di pasar global. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional.
Posting Komentar