Ratusan Ribu Buruh Akan Turun ke Jalan Pada 30 Oktober 2025
Pada hari Kamis, 30 Oktober 2025, ribuan buruh akan turun ke jalan dalam aksi yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang unjuk rasa nasional yang diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi nasional ini akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pukul 10.30 WIB. Selain itu, aksi serentak juga akan digelar di berbagai daerah.
Massa buruh yang ikut dalam aksi ini berasal dari kota-kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Di luar Jakarta, aksi terbuka juga akan dilakukan di kantor gubernur masing-masing provinsi. Berikut adalah daftar kota-kota yang akan diwarnai aksi demo buruh:
Daftar Kota yang Akan Diwarnai Aksi Demo Buruh
Di Jakarta, konsentrasi massa akan dipusatkan di JCC Senayan sebelum melakukan long march menuju Gedung DPR RI. Sementara itu, di wilayah lain, aksi akan digelar di kantor gubernur masing-masing provinsi.
- Jawa Barat: Aksi akan berlangsung di Bandung.
- Jawa Tengah: Aksi berpusat di Semarang.
- Jawa Timur: Aksi akan diadakan di Surabaya.
Di kawasan Sumatera, para buruh akan menggelar aksi di Banda Aceh, Medan, Batam, Pekanbaru, Mukomuko, serta Bandar Lampung. Di Kalimantan dan Sulawesi, aksi akan dilakukan di Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Manado, Gorontalo, dan Morowali.
Sementara itu, di kawasan timur Indonesia, unjuk rasa akan berlangsung di Mataram, Ternate, Mimika, dan Manokwari. KSPI menegaskan bahwa aksi buruh ini akan dilakukan secara damai dan konstitusional.
Imbauan Korlantas Polri
Sebelumnya, Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi kemacetan di Jakarta, khususnya di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda. Jalur menuju kompleks DPR/MPR RI kemungkinan akan dialihkan sementara selama unjuk rasa berlangsung.
Tuntutan Utama Para Buruh
Isu utama yang diusung buruh adalah kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. KSPI dan Partai Buruh merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang memerintahkan perhitungan upah berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
"Formulanya hanya satu, yaitu berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Tidak ada formula lain," jelas Said Iqbal.
Selain itu, buruh menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang terpisah dari UU Cipta Kerja serta pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang pekerja alih daya. Isu ini dikenal dengan seruan HOSTUM atau “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.”
Ancaman Mogok Nasional
KSPI juga menyiapkan skenario mogok nasional apabila pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka. "Apabila tuntutan ini tidak didengar, maka buruh akan mempersiapkan Mogok Nasional yang melibatkan 5 juta buruh di 38 provinsi, 300 kabupaten/kota, dan lebih dari 5.000 perusahaan yang akan menghentikan produksi secara serentak," kata Said Iqbal.
KSPI menegaskan bahwa aksi akan digelar secara damai, tertib, konstitusional, dan penuh rasa tanggung jawab. Mereka berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi buruh dan segera menindaklanjuti tuntutan-tuntutan tersebut.
Posting Komentar