Perpanjangan Program SPHP Beras Hingga 31 Januari 2026
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras hingga tanggal 31 Januari 2026. Keputusan ini dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa perpanjangan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pasca pergantian tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga beras agar tetap sesuai ketentuan dan menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas.
Skema RPATA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. Rekening ini digunakan oleh bendahara umum negara untuk menampung dana atas pekerjaan yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Dengan adanya skema ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran.
Dengan perpanjangan ini, Bapanas memastikan bahwa program SPHP beras akan tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional. Untuk program SPHP tahun 2026, diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026 mendatang.
Bapanas telah memberi informasi kepada Bulog dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan hingga 31 Januari 2026. Dalam hal ini, target SPHP beras 2025 sebesar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin.
Sarwo menegaskan bahwa sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, harga beras harus tetap dijaga agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga yang tidak wajar.
Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog hingga akhir 2025 mencapai 3,25 juta ton. Kondisi ini memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur.
Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, seperti Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah. Tujuannya adalah untuk menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
Untuk rencana pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Target salur SPHP beras 2026 telah disetujui secara mufakat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 29 Desember 2025 sebesar 1,5 juta ton.
Selain itu, skema RPATA juga diterapkan pada perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 yang berupa beras dan minyak goreng kepada masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP). Realisasinya per 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan kepada 17,582 juta PBP atau setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa ketersediaan beras secara nasional sangat aman. Hal ini membuat para pelaku usaha sektor perberasan tidak memiliki alasan untuk memasang harga melebihi ketentuan.
"Stok CBP akhir tahun kita mencapai 3,2 juta ton. Pernah di tahun 1984, Indonesia menerima penghargaan dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kini kita mampu mencapai 4 juta ton stok CBP, dan akhir tahun ini mencapai 3,2 juta ton," ujar Amran.
Posting Komentar