Pemerintah Perluas Akses Energi di Seluruh Wilayah Indonesia
Pemerintah terus berupaya memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan.
Kini, hampir seluruh warga desa di berbagai wilayah Indonesia dapat menikmati listrik. Kehadiran energi di daerah pedesaan tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat dan peningkat kualitas hidup masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan membuka peluang sosial-ekonomi. "Listrik tidak lagi hanya sebagai aspek penerangan, tetapi juga meningkatkan akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," ujarnya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Program Listrik Desa telah mencapai 10.068 lokasi dan memberikan manfaat kepada lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi BPBL pada periode 2024 mencapai 155.429 rumah tangga (RT). Dalam periode Januari-September 2025, sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215 ribu RT hingga akhir tahun. Dengan dua program ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pemerataan energi sebagai bagian dari keadilan sosial dan kemandirian nasional.
Bahlil menyebutkan bahwa rasio elektrifikasi nasional saat ini mencapai 99,1 persen. Meski demikian, masih ada sebagian kecil wilayah yang sulit dijangkau karena sebaran rumah penduduk yang tersebar di pulau-pulau terluar dan pedalaman. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian ESDM mempercepat transformasi menuju energi bersih dengan mengembangkan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah telah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi," kata Bahlil.
Ia menegaskan bahwa ekonomi dan ekologi tidak harus saling bertentangan. Keduanya bisa bekerja sama menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata. "Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita," tambahnya.
Dampak positif dari program Lisdes dan BPBL sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini menikmati rumah yang terang setiap malam tanpa perlu membeli bahan bakar untuk genset. "Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," katanya.
Di Papua Barat, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, juga merasakan manfaat serupa melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi. Elias Inyomusi mengatakan, "Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu."
Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada tahun 2030 mendatang. Langkah ini menjadi komitmen nyata menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, dari kota hingga pelosok negeri.
Posting Komentar