Gubernur Jabar Akan Memindahkan ASN ke Sekolah untuk Efisiensi Anggaran
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana pemerintah provinsi untuk memperbantukan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tenaga tata usaha di sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Rencana ini dilakukan sebagai upaya efisiensi belanja daerah akibat penurunan dana transfer dari pusat pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dedi saat berada di Makodam III Siliwangi Bandung, Ahad (5/10/2025), ketika ditanyakan mengenai kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi para pegawai. Menurutnya, pengalihan peran ASN ini akan membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran serta meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada.
Dedi menyampaikan bahwa dirinya telah meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan kajian terhadap seluruh pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa pegawai yang tidak memiliki peran strategis atau produktif akan dialihkan menjadi tenaga administrasi di SMA dan SMK.
"Tujuannya adalah untuk mempermudah para kepala sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian, jumlah pegawai yang bekerja setiap hari bisa dikurangi, sehingga beban listrik juga berkurang," ujarnya.
Selain itu, Dedi juga menegaskan bahwa efisiensi belanja listrik akan dilakukan melalui pemasangan meteran listrik di seluruh Jawa Barat. Ia yakin hal ini akan mampu menurunkan biaya pengeluaran listrik secara signifikan. Kebijakan ini direncanakan akan mulai dijalankan sejak Januari 2026, dengan pendistribusian ASN ke sekolah-sekolah sebagai tenaga administrasi.
"SK-nya langsung dikeluarkan oleh sekolah, mereka diperbantukan. Daripada numpuk di kantor tanpa pekerjaan. Banyak ASN yang tidak kebagian job. Ya sudah, termasuk PPPK, simpan di situ aja," tambahnya.
Terkait kemungkinan ASN tersebut kembali ke OPD asalnya, Dedi menegaskan bahwa hal ini bukanlah masalah besar karena tergantung pada jenjang karier yang bisa ditempuh. Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah menyelesaikan tugas-tugas sekolah agar tidak terjadi kesenjangan antara tidak adanya pekerjaan dan terlalu banyaknya beban kerja.
Penurunan Dana Transfer Pusat Berdampak pada APBD Jabar
APBD Jawa Barat tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp2,4 triliun akibat penurunan dana transfer dari pusat. Penurunan ini berasal dari beberapa pos, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar.
Selain itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami perubahan, dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Dengan penurunan tersebut, total APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun.
Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting untuk memastikan alokasi dana dapat digunakan secara optimal dan efisien. Ia berharap, dengan pengalihan peran ASN ke sekolah, tidak hanya efisiensi anggaran yang tercapai, tetapi juga peningkatan kualitas layanan pendidikan di Jawa Barat.
Posting Komentar