Kesepakatan Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh
Pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal sebagai Whoosh. Kesepakatan ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan proyek yang selama ini menjadi perhatian publik.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyambut baik langkah restrukturisasi tersebut, meski ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi dengan pihak Tiongkok. Ia menilai bahwa urusan utang proyek Whoosh sebaiknya diselesaikan oleh pihak terkait melalui pendekatan bisnis.
“Bagus! Saya enggak ikut (negosiasi) kan? Top!” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Kamis (23/10/2025). Ia menambahkan bahwa pihak-pihak yang terkait harus menyelesaikan masalah ini secara mandiri.
Perpanjangan Masa Pembayaran Utang
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya mengonfirmasi bahwa kesepakatan dengan Tiongkok mencakup perpanjangan masa pembayaran utang hingga 60 tahun. Menurutnya, skema baru ini akan menurunkan kewajiban tahunan secara signifikan.
“Kita mau lakukan restructuring dengan pihak Tiongkok. Dan itu mereka sudah setuju,” kata Luhut dalam acara peringatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10/2025). Ia menjelaskan bahwa dengan skema ini, biaya tahunan bisa lebih ringan, misalnya sebesar Rp 2 triliun per tahun, sementara penerimaan dari operasional mencapai sekitar Rp 1,5 triliun.
Tim Negosiasi Akan Dikirim ke Tiongkok
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memastikan pihaknya masih terus bernegosiasi dengan Tiongkok soal utang Whoosh, meskipun dua negara sudah sepakat restrukturisasi. Ia mengatakan Danantara akan mengirim tim ke Tiongkok untuk proses negosiasi tersebut.
Dony menyebut tim itu nantinya merupakan perwakilan Danantara dan pemerintah Indonesia. Meski demikian, Dony belum merinci siapa saja yang akan ikut terbang ke Tiongkok, karena masih berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kita sedang atur waktu. Hubungan kita juga bagus (dengan Tiongkok). Komunikasi bagus dan sebagainya,” kata Dony ketika ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025). Ia menjelaskan bahwa poin-poin negosiasi termasuk syarat dan ketentuan penyelesaian utang akan dibahas. Jangka waktu pinjaman, suku bunga, serta aspek yang berkaitan dengan mata uang juga akan dibahas.
Solusi Terbaik untuk Masalah Utang
Dony memastikan beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah utang Whoosh sedang dikaji lebih lanjut. Opsi yang terpilih nanti dipastikan merupakan keputusan tepat yang paling menguntungkan bagi kereta cepat.
“Dalam kajian itu ada beberapa opsi, masing-masing tentu ada plus minusnya. Nah, semua alternatif ini nanti akan kita sajikan dan mana yang terbaik,” ujarnya. Ia menegaskan masyarakat tak perlu khawatir soal Whoosh, karena proyek ini akan membawa banyak manfaat, terutama di bidang transportasi, bagi masyarakat.
Pendekatan Kementerian Infrastruktur
Di sisi lain, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pihaknya bakal mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. AHY mengungkapkan pihaknya sudah memiliki dua pilihan pendanaan yang sedang dikembangkan bersama lintas kementerian dan lembaga. Namun, AHY mengaku belum bisa menyampaikan secara detail sebab masih dalam proses penghitungan dan pengkajian.
“Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya belum bisa menyampaikan secara final karena semuanya masih dihitung dan dikaji,” kata dia usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Opsi-opsi yang disinggung AHY, telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Danantara serta Kemenhub dan PT KAI beberapa waktu lalu.
Menurutnya, penyelesaian utang menjadi penting agar tidak menghambat pengembangan jaringan transportasi cepat di masa depan. AHY menyebut, sejauh ini ada dua alternatif yang sedang dikaji, yakni restrukturisasi utang melalui Danantara atau kontribusi pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui skema tertentu di APBN.
Meski begitu, AHY menegaskan pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Kami masih menunggu arahan Pak Presiden sambil terus mengembangkan opsi terbaik yang berkelanjutan. Harapannya, setelah masalah ini selesai, kita bisa melangkah ke tahap pengembangan kereta cepat Jakarta–Surabaya.”
Posting Komentar