Momen Milangkala ke-13, DPRD Pangandaran Dorong Pengembangan Sektor Kelapa
Momen Milangkala ke-13 Kabupaten Pangandaran menjadi kesempatan emas bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk memperkuat sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Salah satu fokus utama yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran adalah pengembangan program penanaman pohon kelapa, khususnya di kawasan pesisir. Langkah ini dinilai strategis karena potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa Pemkab perlu mempersiapkan kawasan khusus atau hamparan pohon kelapa yang tidak hanya bermanfaat bagi industri tetapi juga bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata baru yang ikonik. Ia mengatakan bahwa jika dikelola dengan baik, kawasan kelapa ini dapat menjadi daya tarik wisata yang tidak kalah dengan yang ada di Thailand.
"Kalau dikelola dengan baik, kawasan kelapa ini bisa jadi daya tarik wisata baru. Tidak akan kalah dengan yang ada di Thailand," ujar Asep kepada sejumlah wartawan di kawasan wisata Pangandaran, Rabu (22/10/2025) siang.
Menurut Asep, program penanaman dan peremajaan pohon kelapa sebenarnya tidak membutuhkan anggaran besar. Ketersediaan bibit yang melimpah di wilayah Pangandaran menjadi modal awal yang kuat untuk merealisasikan program tersebut. "Bibit kelapa banyak, tinggal kemauan dari Pemkab saja untuk serius mengembangkannya," katanya.
Asep pun menyoroti tingginya nilai ekonomis pohon kelapa yang hampir seluruh bagiannya memiliki manfaat ekonomi. Mulai dari janur, buah, sabut, hingga batangnya dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. "Janurnya saja sangat bermanfaat. Buahnya bisa diolah untuk industri makanan dan minuman, daunnya juga punya nilai ekonomi. Semuanya bisa dimanfaatkan," ucap Asep.
Ia menyebut, janur kelapa asal Pangandaran saat ini bahkan sudah dikirim ke Bali untuk keperluan upacara adat. Namun, kualitasnya dinilai belum optimal sehingga masih perlu pembinaan dari pemerintah daerah. "Beberapa kali janur kita dikembalikan karena kualitasnya belum bagus. Artinya, pemerintah daerah perlu hadir untuk membina dan mendukung petani kelapa agar hasilnya memenuhi standar," ujarnya.
Selain itu, Asep juga mendorong Pemkab Pangandaran untuk menyusun peta jalan (roadmap) penanaman pohon kelapa secara terencana dan berkelanjutan. Ia menilai, program semacam ini tidak boleh hanya bergantung pada dukungan dari perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan harus menjadi program prioritas pemerintah daerah. "Tidak cukup hanya mengandalkan bibit dari CSR. Harus ada roadmap yang jelas sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam membangun sektor ini," katanya.
Asep menjelaskan bahwa kebutuhan kelapa di Kabupaten Pangandaran saat ini sangat tinggi, terutama dari industri pengolahan. Sayangnya, produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan tersebut, sehingga pasokan kelapa dari luar daerah masih mendominasi pasar. "Produksi kelapa kita masih rendah. Akibatnya, kelapa dari luar daerah yang justru membanjiri Pangandaran. Ini harus jadi perhatian," kata Asep.
Melalui momentum Milangkala ke-13 Kabupaten Pangandaran, Asep berharap pemerintah daerah menjadikan sektor perkebunan kelapa sebagai satu prioritas pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, potensi ini diyakini dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mempercantik wajah pariwisata Pangandaran. "Kalau dikelola dengan serius, kelapa bisa menjadi ikon baru Pangandaran. Bukan hanya untuk ekonomi, tapi juga untuk keindahan dan keberlanjutan lingkungan," ujarnya.
Posting Komentar