Tingkat Ketidakpuasan Publik terhadap Dua Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sebuah laporan survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa dua program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu program 19 juta lapangan pekerjaan dan makan bergizi gratis (MBG), mendapat tingkat ketidakpuasan tertinggi dalam satu tahun masa jabatan mereka. Hasil ini menjadi indikasi bahwa masyarakat belum sepenuhnya puas dengan pelaksanaan kebijakan yang dijanjikan.
Menurut Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 71,6 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap program 19 juta lapangan pekerjaan. Sementara itu, program MBG mencatat angka ketidakpuasan sebesar 38,2 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tiga program lainnya, seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.
"Di urutan ketiga ada Koperasi Merah Putih dengan 23,1 persen; Sekolah Rakyat 10,7 persen, dan Cek Kesehatan Gratis 9,1 persen," ujar Adjie dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Adjie menjelaskan bahwa pergeseran psikologis publik saat ini memengaruhi cara masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintahan. Mereka cenderung memberikan kritik yang lebih keras terhadap berbagai program yang dijalankan. Meskipun secara umum, tingkat kepuasan terhadap lima program prioritas tersebut berada di atas 70 persen, penurunan tingkat kepuasan terhadap dua program utama masih menjadi perhatian serius.
Menurut Adjie, masalah utamanya bukanlah ide atau konsep dari program tersebut, karena masyarakat menganggapnya bermanfaat. Namun, eksekusi atau implementasi program dinilai kurang optimal. "Yang jadi masalah adalah bagaimana program tersebut diterapkan di lapangan," tambahnya.
Survei terbaru yang dilakukan LSI Denny JA juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan. Awalnya, tingkat kepuasan berada di angka 80 persen pada Januari 2025, kemudian meningkat menjadi 81,2 persen di Juni 2025. Namun, pada Oktober 2025, angka tersebut turun menjadi 74,8 persen.
Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah belum adanya dampak nyata dari program prioritas yang dijanjikan. Selain itu, masyarakat mulai beralih dari fase antusias ke fase menagih janji. "Publik tidak lagi terpukau dengan pidato atau retorika pemerintah, tetapi lebih menginginkan bukti konkret dari pelaksanaan kebijakan," ujar Adjie.
Metodologi survei yang digunakan oleh LSI Denny JA melibatkan teknik sampling multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner yang dilengkapi riset kualitatif. Margin of error dalam survei yang berlangsung dari 10 hingga 19 Oktober 2025 ini sekitar 2,9 persen.
Dari hasil survei ini, terlihat bahwa meskipun masyarakat mengakui manfaat dari program-program yang diusung, mereka masih menuntut pelaksanaan yang lebih baik dan transparan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik.
Posting Komentar