Target APBN Tanpa Defisit 2027-2028, Apakah Mungkin?
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan visinya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2027 atau 2028. Ia berharap APBN bisa terealisasi tanpa defisit sama sekali. Hal ini diungkapkan saat ia menyampaikan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).
Menurut Presiden Prabowo, efisiensi anggaran yang terus dilakukan dapat membantu menekan defisit APBN hingga mencapai titik nol. Dalam pidatonya, ia menyatakan keinginannya untuk berdiri di depan majelis dan menyampaikan bahwa APBN Indonesia telah berhasil mencapai kondisi tanpa defisit.
Selain itu, Prabowo juga menilai bahwa aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar 5 persennya seharusnya disumbangkan ke negara untuk menambal defisit. Jika nilai aset BUMN mencapai lebih dari 1.000 miliar dolar AS, maka setidaknya 50 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 810 triliun bisa disetorkan ke negara. Dengan demikian, defisit APBN bisa diminimalkan bahkan hilang sepenuhnya.
Prabowo menegaskan bahwa BUMN kini dikelola oleh BPI Danantara, sehingga ia meminta Danantara untuk melakukan "bersih-bersih" terhadap pengelolaan BUMN. Ia menyoroti bahwa sebelumnya pengelolaan BUMN tidak masuk akal, dengan banyaknya komisaris dan pengeluaran yang tidak efisien. Untuk itu, ia memangkas jumlah komisaris menjadi maksimal enam orang, bahkan berharap bisa hanya empat atau lima. Selain itu, ia juga menghilangkan tunjangan atau tantiem yang diberikan kepada komisaris.
Pandangan Ahli Mengenai Target APBN Tanpa Defisit
Seorang peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono, memberikan pandangan terkait target APBN tanpa defisit. Menurutnya, defisit APBN yang benar-benar hilang bukanlah hal yang mutlak diperlukan selama pengelolaan anggaran negara dilakukan secara baik dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa tidak perlu hidup tanpa utang, asalkan pengelolaan fiskal tetap sustainable. Namun, ia khawatir dengan target APBN yang diharapkan nihil defisit pada tahun 2027-2028. Ia mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan untuk mencapai target tersebut.
Riandy menyatakan bahwa kemungkinan besar uang yang digunakan berasal dari Danantara. Ia menegaskan bahwa mayoritas aset Danantara berupa dana pihak ketiga (DPK) yang ada di bank-bank BUMN. Selain itu, tidak semua aset Danantara merupakan aset produktif.
Ia meragukan apakah Danantara bisa mengucurkan dana sebesar Rp 700 triliun seperti yang diharapkan. Menurutnya, lebih baik jika Dana Danantara difokuskan untuk investasi, terutama di sektor-sektor yang memiliki market failure dan hanya bisa dikelola oleh pemerintah.
Pentingnya Investasi yang Tepat Sasaran
Riandy menekankan bahwa investasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan crowding out. Crowding out adalah situasi di mana peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama melalui pembiayaan utang, dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pengeluaran sektor swasta.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada sektor-sektor yang belum tergarap oleh swasta, terutama yang memiliki potensi tinggi namun tidak menarik bagi pelaku pasar. Dengan begitu, investasi pemerintah bisa memberikan dampak positif yang lebih signifikan.
Posting Komentar