Penurunan Harga Beras di Indonesia
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa harga beras di berbagai wilayah Indonesia mengalami penurunan. Hal ini tercatat dalam data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebanyak 225 kabupaten/kota mencatatkan penurunan harga beras hingga minggu keempat Oktober 2025.
Amran menegaskan bahwa meskipun harga beras turun, pemerintah tetap memantau situasi secara ketat. Ia menyatakan bahwa penurunan harga tersebut merupakan hasil dari upaya pengendalian yang dilakukan. "Kita tidak boleh puas dengan situasi saat ini. Pemerintah harus menjadi pengendali," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Meski secara umum harga beras menurun, beberapa daerah masih mengalami kenaikan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Daerah-daerah yang bukan sentra produksi beras seperti kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, masih mengalami kondisi ini. Namun, Amran menyampaikan adanya perkembangan positif di Merauke, Papua Selatan, di mana harga beras stabil dan relatif baik.
Dari data BPS, jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras meningkat sebesar 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober 2025. Secara provinsi, dari total 38 provinsi hanya lima provinsi yang mencatatkan kenaikan harga, sementara 33 provinsi lainnya mengalami penurunan. Provinsi Papua Selatan tercatat sebagai daerah dengan penurunan harga tertinggi, yaitu minus 1,56 persen.
Secara nasional, harga beras medium turun sebesar 1,65 persen hingga minggu keempat Oktober 2025 dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan harga beras premium turun sebesar 0,69 persen. Amran menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengawasan di lapangan. Tim pemantauan telah diterjunkan hingga ke wilayah Indonesia Timur, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus).
Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dibentuk melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025. Satgas ini terdiri dari unsur pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi, dengan koordinasi teknis oleh Satgas Pangan Polri Daerah.
Selain pengawasan lapangan, pemerintah juga mengandalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Perum Bulog. Hingga 30 Oktober 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 564,6 ribu ton. Stok beras nasional masih mencapai 3,912 juta ton, terdiri dari 3,754 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stok komersial.
Sepanjang tahun 2025, Bapanas juga menugaskan Bulog untuk menyalurkan CBP melalui operasi pasar, bantuan pangan beras, dan bantuan bencana. Hingga akhir Oktober, total CBP yang telah tersalurkan mencapai 1,004 juta ton, dan distribusi akan terus dipercepat hingga akhir tahun.
Amran menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa semua aspek terkait produksi dan harga akan terus diperbaiki. "Ini kita selesaikan satu-satu. Serapan produksi dalam Negeri sudah bagus. Pupuk sudah bagus. Harga kita kejar. Nanti ke perkebunan, hilirisasi, kita kejar satu-satu," ujarnya.
Posting Komentar