Kesiapan Pemprov Jabar Menghadapi Potensi Bencana
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan TNI dan Polri, menggelar Apel Siaga Kesiapsiagaan Bencana untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana alam yang diperkirakan akan meningkat. Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sejumlah inisiatif strategis, termasuk pengadaan ambulans berkemampuan off-road, rumah sakit terapung, dan pembelian radar cuaca yang akan dioperasikan pada 2026.
Dedi menekankan pentingnya apel siaga ini dalam mengidentifikasi kekurangan peralatan yang dimiliki. Berkaca dari pengalaman bencana sebelumnya, seperti di Sukabumi, ia menyebutkan bahwa transportasi sering kali terhambat akibat infrastruktur yang rusak. "Saya sampaikan tadi kekurangannya, misalnya pada daerah yang terjadi bencana, jalan biasanya hancur. Waktu itu di Sukabumi saya berinisiatif ngumpulin off-roader untuk segera bisa menuju lokasi," ujarnya dalam arahannya di Apel Siaga Tanggap Bencana Polda Jabar Tahun 2025 di depan Lapangan Gazebo Jalan Diponegoro, Kota Bandung Rabu 5 November 2025.
Pengadaan Ambulans dan Rumah Sakit Terapung
Dedi telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan ambulans dengan kelengkapan medikal dengan kualifikasi off-road. Selain itu, ia juga meminta penyiapan fasilitas kesehatan di wilayah perairan. "Siapkan juga rumah sakit terapung, siapkan untuk wilayah utara dan wilayah selatan. Tahap pertama bisa empat rumah sakit terapung, empat perahu ambulans," katanya.
Selain kesiapan alat, Dedi juga menekankan kesiapan anggaran. Menurutnya, Pemda harus menyiapkan dana tanggap darurat yang siap sedia setiap saat. "Karena bencana gak pernah pilih kalender," tuturnya.
Pembentukan Call Center Terpadu
Menindaklanjuti saran Kapolda Jabar, Dedi menyetujui pembentukan call center terpadu di Gedung Sate yang mengintegrasikan TNI, Polri, Basarnas, BMKG, dan dinas terkait. "Selain itu, kami akan menyiapkan seluruh komponen jaringan kesiapsiagaan di 5 kantor gubernur wilayah (Bogor, Garut, Purwakarta, Cirebon, dan Bandung)," katanya.
Ia menambahkan, pembentukan komando wilayah ini juga dirancang sebagai langkah antisipasi pergerakan Sesar Lembang. "Dari analisis akademik, yang paling aman komandonya di Cirebon, agak aman sedikit Purwakarta," tuturnya.
Penambangan dan Mitigasi Bencana
Dedi juga menyoroti dilema antara pembangunan dan mitigasi bencana, khususnya terkait aktivitas penambangan. Ia pun bersikap hati-hati dalam membaca gejala penambangan yang berpotensi menimbulkan bencana.
Untuk memperkuat sistem peringatan dini, Pemprov Jabar akan membeli radar cuaca di 2026. "Selama ini enggak punya radar ternyata Pemda Jabar. Nanti dibiayai Pemprov Jabar dan tim teknisnya dari BMKG," katanya.
Dana Bagi Hasil dan Kewenangan
Dedi menegaskan tak akan ragu menerobos batasan kewenangan instansi lain dalam penanganan darurat bencana. Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak mempersalahkan langkahnya jika mengambil alih tugas yang semestinya jadi wewenang lembaga pusat seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Perum Jasa Tirta (PJT).
Respons Cepat dalam Penanganan Bencana
Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Rudi Setiawan melaporkan telah terjadi sekitar 1.500 bencana di Jabar sejak Januari 2025, dengan 25 kejadian di antaranya terjadi bulan November. "Oleh sebab itu kita perlu serius dan terlihat dari beberapa kebijakan Bapak Gubernur dan kesiapan semua teman-teman di Jabar ini siap untuk menyelamatkan manusia," katanya.
Apel siaga bencana juga digelar Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda di Mapolres Cimahi Jalan Jend. Amir Machmud Kota Cimahi, Rabu 5 November 2025. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Niko N. Adi Putra menekankan pentingnya respons cepat terhadap kejadian bencana. “Apalagi bulan-bulan ini curah hujan tinggi banyak memicu bencana hidrometeorologi. Sudah banyak korban, baik koran jiwa, korban yang mengungsi. Golden time atau respons cepat sesaat setelah kejadian bencana itu penting untuk mengurangi fatalitas kerugian fisik maupun materi yang terjadi terhadap korban,” katanya.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira menambahkan, sepanjang 2025 kejadian bencana di Indonesia lebih dari 2.600. "Di Cimahi, mayoritas bencana yang terjadi terutama bencana geohidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan bangunan roboh. Hal itu menjadi perhatian," ujarnya.
Posting Komentar