Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Diperkenalkan Mulai 2026
Pemerintah berencana mengimplementasikan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Keputusan ini diharapkan menjadi solusi bagi jutaan masyarakat yang kesulitan dalam membayar iuran kesehatan, sekaligus memastikan bahwa setiap warga tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak.
Kebijakan ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme pembebasan tunggakan dan bertujuan agar aturan ini rampung sebelum November 2025. “Saya sedang berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025),” ujarnya.
Cak Imin menegaskan bahwa pemutihan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama,” katanya.
Dukungan dari Anggota DPR
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, memberikan dukungan terhadap kebijakan ini. Menurutnya, mayoritas penunggak iuran BPJS Kesehatan berasal dari keluarga rentan yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Banyak di antara mereka keluarga setengah mampu dan tidak mampu, namun belum masuk PBI. Padahal mereka sangat membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya.
Tunggakan Mencapai Rp 10 Triliun
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa saat ini masih ada sekitar 23 juta peserta yang memiliki tunggakan dengan total nilai lebih dari Rp 10 triliun. Angka ini meningkat dari sebelumnya yang mencapai Rp 7,6 triliun. “Dulunya di Rp 7,6 triliun, tapi sekarang sudah lebih dari Rp 10 triliun,” ujarnya.
Namun, pemutihan ini tidak berlaku untuk semua peserta. Fokusnya adalah pada masyarakat tidak mampu yang masuk kategori PBI serta peserta sektor informal yang kesulitan membayar iuran. “Sektor informal banyak yang kesulitan. Sudah masuk PBI, tapi masih ditagih karena ada tunggakan,” jelas Ghufron.
Selain itu, kebijakan ini juga mencakup peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya ditanggung pemerintah daerah, namun masih memiliki denda. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dalam APBN 2026.
Syarat Penerima Pemutihan Tunggakan
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, peserta yang berhak mendapatkan penghapusan tunggakan adalah:
- Peserta yang beralih ke kategori PBI
- Peserta dari kalangan tidak mampu
- Peserta PBPU dan BP yang diverifikasi oleh pemerintah daerah
- Peserta yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Peserta dengan tunggakan dalam 24 bulan terakhir (lebih dari dua tahun hanya dua tahun terakhir yang dihapuskan)
Adanya pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan diharapkan dapat memastikan tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan hanya karena menunggak iuran. Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat prinsip keadilan sosial dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar seluruh warga mendapat perlindungan yang sama.
Pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan 2026 menjadi langkah penting negara untuk memastikan tidak ada rakyat kecil yang tertinggal dari layanan kesehatan universal.
Posting Komentar