Sejarah dan Perkembangan Kota Vatikan
Vatikan dikenal sebagai pusat kepercayaan Gereja Katolik dan tempat tinggal dari beberapa bangunan ikonik seperti Basilika Santo Petrus serta karya-karya seni Renaisans. Nama “Vatikan” berasal dari wilayah rawa yang terletak di sebelah barat Sungai Tiber. Meski memiliki luas hanya 0,44 kilometer persegi dan populasi sekitar 825 jiwa, Vatikan menjadi negara terkecil di dunia, yang berada dalam wilayah kota Roma, Italia.
Namun, bagaimana wilayah kecil ini bisa berkembang menjadi sebuah negara berdaulat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami sejarah panjang Vatikan sebagai pusat kekuasaan spiritual dan politik.
Roma sebagai Pusat Kekristenan
Roma telah menjadi pusat penting Kekristenan sejak awal mula gereja. Santo Petrus, yang dianggap sebagai paus pertama, diyakini hidup dan wafat di Roma. Pada tahun 313, Kaisar Konstantinus I mengeluarkan Dekret Milan yang menghentikan penganiayaan terhadap umat Kristen dan membuka jalan bagi perkembangan gereja secara spiritual maupun material.
Di abad ke-4, gereja mulai menguasai berbagai wilayah yang kemudian dikenal sebagai Warisan Santo Petrus, yang berlokasi di dalam dan sekitar Roma. Pengaruh politik paus semakin kuat pada abad ke-5, terutama ketika Kekaisaran Romawi runtuh. Masyarakat di wilayah Italia tengah mulai bergantung pada paus untuk perlindungan dari pasukan penjajah. Sekitar tahun 600, gereja bahkan menjadi salah satu pemilik tanah terbesar di dunia.
Pembentukan Negara Kepausan
Landasan hukum otoritas politik gereja terbentuk melalui Donasi Pippin pada tahun 754, yang memberikan paus hak atas sebagian besar wilayah Italia tengah. Pada abad ke-9, Paus Leo IV menyelesaikan pembangunan Tembok Leonin, yang menjadi struktur pertahanan utama di sekitar Vatikan.
Antara abad ke-12 hingga ke-14, Vatikan mengalami masa pembangunan pesat, termasuk pembangunan istana baru serta revitalisasi Tembok Leonin. Namun, kemakmuran ini jatuh setelah tahun 1309 ketika kekuasaan kepausan dipindahkan ke Avignon, Prancis. Kembalinya paus ke Roma pada 1377 menandai dimulainya periode revitalisasi wilayah tersebut.
Ketegangan dengan Italia dan “Tawanan Vatikan”
Proses penyatuan Italia pada abad ke-19 membawa perubahan besar bagi status politik Vatikan. Gereja kehilangan banyak wilayahnya ketika beberapa bagian Negara Kepausan memilih bergabung dengan Kerajaan Sardinia pada 1859. Italia kemudian mengklaim sisa wilayah kepausan pada 1870 dan menjadikan Roma sebagai ibu kota.
Sebagai bentuk protes, para paus setelahnya menolak meninggalkan Vatikan dan dikenal sebagai “tawanan Vatikan”, sebuah sikap simbolis yang berlangsung hampir 60 tahun. Paus tetap berada dalam batas-batas kecil wilayahnya, menegaskan bahwa mereka tidak mengakui aneksasi Italia terhadap Negara Kepausan.
Kemerdekaan Kota Vatikan
Jalan keluar konflik panjang antara Italia dan Takhta Suci dicapai pada 1929 melalui Perjanjian Lateran. Kesepakatan ini mengakui Kota Vatikan sebagai negara merdeka, sekaligus menjadikannya negara berdaulat terkecil di dunia. Sejak saat itu, Vatikan memiliki duta besar sendiri, paspor sendiri, dan bahkan stasiun kereta api sejak 1930. Paus bertindak sebagai kepala negara sekaligus pemegang otoritas tertinggi di wilayah tersebut.
Perkembangan lebih lanjut terjadi pada 1960-an. Pada 1962, sebagian kewenangan Paus didistribusikan kepada para uskup melalui konsili ekumenis Vatikan II yang dipimpin Paus Yohanes XXIII. Paus Paulus VI kemudian melanjutkan berbagai reformasi tersebut.
Sistem Pemerintahan Kota Vatikan
Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Vatikan berada di bawah otoritas Uskup Roma, yakni Paus. Meski demikian, Kota Vatikan tidak sama dengan Takhta Suci. Takhta Suci adalah entitas pemerintahan Gereja Katolik yang mencakup paus, kardinal, dan uskup. Entitas ini bahkan dapat berdiri tanpa negara, dan telah bertahan selama lebih dari 1.000 tahun.
Wilayah fisik Kota Vatikan hanyalah pusat administratif tempat Takhta Suci menjalankan otoritasnya. Kekuasaan Paus bersifat absolut, namun seperti monarki lain, ia tidak menjalankan seluruh aspek pemerintahan secara langsung. Banyak tugas administratif yang dijalankan oleh pejabat lain.
Struktur pemerintahan terdiri dari berbagai badan yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara keseluruhan mereka bertanggung jawab kepada Paus, namun beberapa badan bekerja secara semi-independen di bawah pemimpin masing-masing yang diberi kewenangan oleh Paus.
Posting Komentar