Aksi Massa AMDPP Tuntut Kejelasan PT DPM di Kabupaten Dairi
Sejumlah ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Dairi Peduli Pembangunan (AMDPP) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, pada Kamis (23/10/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan yang terjadi dalam proses investasi PT Dairi Prima Mineral (DPM) di wilayah tersebut.
Aksi ini dipimpin oleh Ketua AMDPP, Oberlin Tua Pasaribu, yang menekankan pentingnya keseriusan perusahaan dalam melanjutkan investasinya setelah izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau kelayakan lingkungan dicabut. Menurut Oberlin, aksi ini dilakukan untuk meminta pihak PT DPM agar lebih serius dalam mengurus izin dan menjalankan proyek secara benar.
“Kami meminta DPRD memanggil pihak PT DPM untuk mempertanyakan keseriusan mereka dalam berinvestasi dan mengurus izin Amdal,” ujar Oberlin kepada awak media.
Dalam aksi tersebut, massa AMDPP menyampaikan lima tuntutan utama yang mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap konflik antara dukungan investasi dan kepatuhan hukum:
- Mendukung investasi di Kabupaten Dairi yang patuh dan memenuhi seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan langkah PT DPM terkait pengurusan Izin Amdal pasca pencabutan izin kelayakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 888 tahun 2025. Tentang pencabutan atas keputusan Menteri LHK No SK 854/Menlhk/Setjen/Pla.4/8/2022.
- Menanyakan kejelasan kapan PT DPM akan mulai beroperasi di Kabupaten Dairi.
- Meminta DPRD Dairi memanggil manajemen PT DPM untuk mempertanyakan keseriusan mereka dalam berinvestasi, khususnya terkait pengurusan Izin Amdal.
Tanggapan DPRD Dairi
Menanggapi aspirasi massa, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, didampingi anggota dewan lainnya, Sahdani Pardosi dan Tonny Lumban Gaol, menyampaikan apresiasi atas aksi yang berjalan damai dan tertib. Meski demikian, DPRD Dairi menyatakan sikap mendukung kelanjutan investasi tersebut.
Sabam menjelaskan bahwa pihak PT DPM menyatakan akan melanjutkan proses pengurusan izin dan Amdal. “DPRD menyatakan sikap mendukung beroperasinya dan mendukung izin Amdal untuk diurus oleh PT DPM,” jelas Sabam.
Ia menegaskan bahwa dukungan ini adalah bagian dari peran DPRD sebagai bagian dari pemerintah yang harus mendukung investor yang masuk, sepanjang investasi itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat.
“Kami akan meneruskan aspirasi ini dengan memanggil PT DPM untuk mempertanyakan tentang keseriusan mereka mengurus izin Amdal itu kembali,” tambah Sabam, menjanjikan tindak lanjut konkret atas desakan masyarakat.
Pengawalan Aksi Demo
Aksi demo yang berjalan aman dan damai tersebut, mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Dairi dan Kodim 0206/Dairi. Hal ini menunjukkan bahwa pihak berwajib tetap menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.
Posting Komentar